Gambaran Umum

Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara di dasarkan pada http://www.bestcbdoilfordogs.org https://mailorderbride.pro Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2016 sebagai berikut: 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian provinsi lampung menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyelenggaranaan perumusan kebijakan teknis dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Industri Kecil, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan http://www.bestcbdoilfordogs.org https://mailorderbride.pro dan pelayanan umum Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), Industri Kecil, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
  3. Penyelenggara pemberian perizinan di bidang industri dan perdagangan.
  4. Penyelenggara pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
  5. Penyelenggara tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.
  6. Penyelenggara pelayanan administrasi internal dan eksternal.
  7. Penyelenggara tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perindustrian mempunyai uraian tugas :

Memimpin,mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Provinsi Lampung yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

  1. Merumuskan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman teknis dibidang Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Perda yang telah ditetapkan oleh Gubernur sehingga mendapatkan hasil kebijakan yang tepat sasaran dan tepat waktu sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahunan melalui rumusan, sasaran indikator serta Anggaran agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu organisasi satuan kerja.
  3. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan dan pengembangan iklim usaha bidang Perindustrian Provinsi Lampung sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Perindustrian.
  4. Merumuskan program kerja Dinas Perindustrian sebagai pedoman kerja dengan berkoordinasi dalam bentuk Rapat – rapat Koordinasi dengan semua satuan kerja di lingkungan  Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota dan menjabarkan dalam rencana program aksi dan kegiatan berdasarkan  tugas pokok dan fungsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  5. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dalam rangka kelancaran kegiatan Perindustrian di Provinsi Lampung.
  6. Pemberian fasilitas usaha Perindustrian dalam rangka pengembangan usaha kecil, menengah di Provinsi Lampung agar pelaku usaha lebih produktif dan berdaya saing.
  7. Melaksanakan tugas di bidang Perindustrian dalam negeri, Perindustrian luar negeri, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa sesuai dengan petunjuk Gubernur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  8. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan perlindungan konsumen, kemetrologian, barang beredar dan jasa di lingkup Provinsi Lampung sehingga tercipta iklim Perindustrian yang sehat.
  9. Pengendalian, pegawasan, pemantauan dan laporan pelaksanaan metrology legal sebagai upaya untuk memonitoring kegiatan UPTD.
  10. Pengawasan dan pengendalian UPTD. BPSMB untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam penerbitan sertifikasi mutu barang sehingga yang dikeluarkan oleh UPTD. BPSMB mengenai sertifikasi produk penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  11. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian Provinsi Lampung agar diperoleh data dan bahan penyempurnaan kebijakan dimasa yang akan datang serta sebagai bahan pertanggungjawaban program dan kegiatan setiap tahun anggaran.
  12. Mengelola Kesekretariatan dengan melakukan pendekatan, pembinaan, pengendalian, pegawasan dalam hal administrasi, management, rumah tangga, tata naskah dinas, disiplin pegawai tentang jam kerja, pakaian dan atribut sehingga kesekretariatan dapat lebih baik dan teratur sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
  13. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perindustrian dengan Gubernur dan Kementerian melalui pertemuan dan rapat agar dihasilkan rumusan yang sistematis dan terencana sesuai kebutuhan, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  14. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan kerja agar terwujudnya sinkronisasi, dinamisasi setiap pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada.
  15. Menyediakan dukungan pengembangan Perindustrian serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Perindustrian dengan melakukan inventarisasi data serta rapat – rapat koordinasi yang rutin, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
  16. Membina pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Perindustrian dengan melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional sehingga pelaksanaan tugas pejabat fungsional baik Kemetrologian dan penguji mutu barang dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  17. Memberikan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi kepada seluruh karyawan-karyawati dilingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung melalui Pertemuan, Rapat-rapat, Pengajian dan pendekatan langsung sehingga terjalin keharmonisan, kekeluargaan yang akan menimbulkan dampak positif dan menambah semangat kerja.
  18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.